KABARSULSEL.COM, PAREPARE - Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare Yasser Latief menyampaikan sejumlah hal terkait perizinan, kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
YL menemui Mendag, usai mengikuti Sekolah Legislatif NasDem yang digelar di Kampus Akademi Bela Negara, Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Kamis (26/09/2019).
“Kami menyampaikan beberapa hal yang selama ini menjadi kendala investasi di Parepare. Seperti sulitnya perizinan,” kata Yasser Latief.
YL menyebut, Mendag cukup kaget mendengar kondisi tersebut. Menurut Mendag yang juga mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) tidak boleh ada Pemda yang mempersulit investasi.
“Katanya, menteri malah bakal menghapus ijin yang mempersulit investasi. Ini sudah disetujui presiden. Dan sekarang segala jenis perizinan yang menghambat sementara diinventarisir,” beber YL.
Salah satu jenis perizinan yang dianggap sulit di Parepare adalah izin prinsip. Hal ini telah lama dikeluhkan kalangan pengembang namun tidak pernah mendapat atensi. Izin prinsip bahkan bisa mandek sampai berbulan-bulan tanpa alasan jelas.
“Pak Menteri tegaskan itu tidak boleh dibiarkan. Beliau janji akan menghubungi walikota untuk menanyakan kendala itu, ” tandasnya.
Sebelum menjadi legislator, YL memang telah berkali-kali menyoroti berbagai kendala investasi di Parepare. Bahkan instruksi Presiden Jokowi soal pemangkasan waktu dan kemudahan urusan perizinan seakan tidak digubris. (**)
YL menemui Mendag, usai mengikuti Sekolah Legislatif NasDem yang digelar di Kampus Akademi Bela Negara, Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Kamis (26/09/2019).
“Kami menyampaikan beberapa hal yang selama ini menjadi kendala investasi di Parepare. Seperti sulitnya perizinan,” kata Yasser Latief.
YL menyebut, Mendag cukup kaget mendengar kondisi tersebut. Menurut Mendag yang juga mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) tidak boleh ada Pemda yang mempersulit investasi.
“Katanya, menteri malah bakal menghapus ijin yang mempersulit investasi. Ini sudah disetujui presiden. Dan sekarang segala jenis perizinan yang menghambat sementara diinventarisir,” beber YL.
Salah satu jenis perizinan yang dianggap sulit di Parepare adalah izin prinsip. Hal ini telah lama dikeluhkan kalangan pengembang namun tidak pernah mendapat atensi. Izin prinsip bahkan bisa mandek sampai berbulan-bulan tanpa alasan jelas.
“Pak Menteri tegaskan itu tidak boleh dibiarkan. Beliau janji akan menghubungi walikota untuk menanyakan kendala itu, ” tandasnya.
Sebelum menjadi legislator, YL memang telah berkali-kali menyoroti berbagai kendala investasi di Parepare. Bahkan instruksi Presiden Jokowi soal pemangkasan waktu dan kemudahan urusan perizinan seakan tidak digubris. (**)