.png)
KABARSULSEL.COM, SOPPENG - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden RI, Joko Widodo melalui Aplikasi Zoom Meeting, Rabu (25/11/2020)
Acara tersebut diikuti Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir didampingi Sekda H Andi Tenri Sessu dan Kepala Bappelitbangda Soppeng, Hj Andi Nur Lina di ruang SCC Lamataesso kantor Bupati Soppeng.
Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM
Presiden RI, Joko Widodo mengatakan,
tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian. Sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.
APBN tahun 2021, kata Presiden, akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi Covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang. Program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.
“APBN Tahun Anggaran 2021 tumbuh 0,4 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang. Diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi,” ungkapnya.
Dijatakan Jokowi, APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan seperti lelang sejak dini untuk gerakkan ekonomi 2021. Dan bantuan sosial didistribusikan awal Januari agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah.
Presiden Jokowi juga minta dilakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien. Dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.
Sementara, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, proses penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid-19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya (Rls)
.jpg)